Beranda Informasi Dasar Perhitungan PPh. Pasal 21 Terhadap Pengeluaran Dana BOS

Dasar Perhitungan PPh. Pasal 21 Terhadap Pengeluaran Dana BOS

19
0
PPh. Pasal 21 merupakan Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
Sumber Gambar : www.pixabay.com


Perhitungan PPh Pasal 21


Penghasilan teratur merupakan Penghasilan rutin Guru Tidak Tetap (GTT), Tenaga Kependidikan Honorer, dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Ketentuannya adalah sebagai berikut :

  • Jumlah sebulan kurang dari Rp. 3.000.000,- tidak terhutang PPh Pasal 21.
  • Jumlah sebulan lebih dari Rp. 3.000.000,- dihitung dengan menyetahunkan penghasilan.
ARTIKEL TERKAIT •
Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa Pajak Dana BOS


Penghasilan tidak teratur seperti honor kegiatan penerimaan peserta didik baru, pengembangan profesi guru, penyusunan laporan BOS, honor koreksi soal, honor penyusunan raport, honor kegiatan ekstrakurikuler, atau honor jam mengajar tambahan.



Tarif Pajak

Mekanisme perhitungan tarif pajak PPh. Pasal 21 bervariasi. Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dihitung berdasarkan golongan ruang pegawai negeri tersebut. Setiap golongan akan dikenakan tarif pajak yang berbeda-beda.

Perhatikan penjelasan di bawah ini!


Non Pegawai Negeri Sipil (PPh Tidak Final)

  • Tarif untuk yang ber-NPWP : 5% dari jumlah bruto final
  • Tarif untuk yang tidak ber-NPWP : 6% dari jumlah bruto final (20% lebih mahal)

Pegawai Negeri Sipil (PPh Final)

  • PNS golongan II ke bawah 0% dari jumlah bruto final
  • PNS golongan III 5% dari jumlah bruto final
  • PNS golongan IV 15% dari jumlah bruto final

Penghasilan berupa upah merupakan penghasilan yang diambil atas penghasilan berupa upah harian dengan ketentuan sebagai berikut :
  • Kurang dari Rp. 300.000,- per hari (tidak dipotong PPh. Pasal 21)
  • Lebih dari Rp. 300.000,- per hari dikurangi Rp. 300.000,- dipotong PPh. Pasal 21 sebesar 5% (tidak ber-NPWP lebih tinggi 20% yaitu 6%)
ARTIKEL TERKAIT •
Prediksi UKK Bahasa Indonesia Kunci Jawaban 5 SD Semester 2 UAS 2 TA 2013/2014

Contoh Kasus

Bendahara BOS SDN Tunas Jaya pada bulan Januari 2017 melakukan pembayaran sebagai berikut : 1). Membayar gaji 5 guru honorer masing-masing Rp. 500.000. 2). Membayar insentif panitia kegiatan pentas seni dengan perincian sebagai berikut :

  • Rudi, ber-NPWP, PNS Golongan II Rp. 100.000,-
  • Andi, ber-NPWP, PNS Golongan III Rp. 100.000,-
  • Nita, ber-NPWP, PNS Golongan IV Rp. 100.000,-
  • Agus, tidak ber-NPWP, non PNS, dewan juri Rp. 200.000,-

Maka skema perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut :

Untuk Gaji 5 guru honorer Rp. 500.000,- tidak dipotong PPh Pasal 21 karena di bawah PTKP, sedangkan untuk Honor panitia adalah sebagai berikut :

  • Rudi = 0 % x Rp. 100.000,- = Rp. 0,-
  • Andi = 5 % x Rp. 100.000,- = Rp. 5.000,-
  • Nita = 15 % x Rp. 100.000,- = Rp. 15.000,-
  • Agus = 6 % x Rp 200.000,- = Rp. 12.000,-
ARTIKEL TERKAIT •
Ini Dia Kisi Kisi LKS SMK Tahun 2015 Silahkan di Download Langsung Jika Membutuhkannya

Demikian penjelasan singkat tentang dasar pengenaan PPh Pasal 21 pada dana BOS. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Semoga bermanfaat.



Sumber https://www.blogsekolah.net/