Beranda Informasi Ketentuan dan Larangan Penggunaan Dana BOS Sesuai Juknis

Ketentuan dan Larangan Penggunaan Dana BOS Sesuai Juknis

7
0

Ketentuan dan Larangan Penggunaan Dana BOS Sesuai Juknis – BOS merupakan sebuah program Pemerintah untuk mendukung biaya operasional sekolah dalam rangka mendukung  sekolah gratis melalui program wajib belajar. Alokasi dana yang diterima setiap sekolah berbeda-beda, tergantung jumlah siswa yang dimiliki.

www.pixabay.com

Ketentuan penggunaan dana BOS setiap tahun di atur dalam sebuah Petunjuk Teknis (Juknis) BOS. Tujuannya tentu agar penggunaan dana BOS bisa tepat sasaran sesuai apa yang di programkan oleh pemerintah BOS.

Dalam menyusun dan merencanakan penggunaan dana BOS, ada ketentuan dan larangan yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. Dana BOS tidak boleh digunakan secara sembarangan, apalagi sampai keluar dari petunjuk teknis penggunaannya.

ARTIKEL TERKAIT •
Penjelasan Degree of Comparison Beserta Rumus dan Contoh Kalimat

Apa saja ketentuan dan larangan penggunaan dana BOS?

Ketentuan Penggunaan Dana BOS

  • Penggunaan BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP).
  • Penggunaan BOS diprioritaskan untuk kegiatan operasional sekolah.
  • Biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar kewajiban jam mengajar sesuai dengan satuan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
  • Bunga bank/jasa giro akibat adanya BOS di rekening sekolah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Larangan Penggunaan Dana BOS

  1. Disimpan dengan maksud dibungakan; 
  2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
  3. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis;
  4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan
  5. Memerlukan biaya besar, antara lain studi banding, tur studi (karya wisata), dan sejenisnya;
  6. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan / kabupaten/kota / provinsi / pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk biaya transportasi dan konsumsi peserta didik/pendidik/tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan tersebut;
  7. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
  8. Membiayai akomodasi kegiatan antara lain sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya;
  9. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
  10. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat; membangun gedung/ruangan baru, kecuali pada SD/SDLB yang belum memiliki prasarana jamban/WC dan kantin sehat;
  11. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
  12. Menanamkan saham;
  13. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
  14. Membiayai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah, antara lain membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan upacara/acara keagamaan;
  15. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk lebih jelas dan lengkapnya, silakan lihat dan BACA : Juknis BOS Tahun 2017 sambil menunggu terbitnya Juknis BOS Tahun 2018 jika terdapat perubahan. Semoga artikel ini bermanfaat.


Sumber https://www.blogsekolah.net/

ARTIKEL TERKAIT •
Cara Lapor Bos Online Tahun 2017